Tangani Kasus Raffi Ahmad, PN Depok Lakukan Penunjukan Hakim

VIVA – Gugatan terhadap presenter Raffi Ahmad akhirnya diterima sebab Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pada Jumat 15 Januari 2021. Suami artis Nagita Slavina itu dijerat karena dugaan melanggar aturan kesehatan usai suntik Vaksin Sinovac bareng Presiden RI, Joko Widodo.

“Iya baru sekadar, jadi sudah ada nomor perkaranya Nomor 13/Pdt. G/2021/PN Dpk, ” kata Humas Pengadilan Negeri Depok, Nanang Herjunanto saat dikonfirmasi jasmani media.

Saat itu, jelas Nanang, gugatan atas urusan itu sedang diproses untuk penunjukan majelis hakim. “Setelah ada penunjukan majelis hakim baru penetaapan ketua, ” tuturnya.

Ia mengungkapkan, penunjukan ketua dilakukan hari ini juga, begitupula penetapannya. “Tapi untuk hari sidangnya tergantung majelis hakimnya yang hendak ditunjuk ini, tanggal berapanya (sidang) belum tahu kita, ” ujarnya. Apakah gugatan ini butuh periode kajian? Berikut penjelasannya.

Nanang mengatakan, gugatan tersebut tak perlu melalui tahap kajian. “Ini kan gugatan perbuatan melawan adat. Jadi ini gugatan perdata secara biasa lah. Kemungkinan seperti tersebut. Kalau registernya nih perbuatan melayani hukum. ”

Diberitakan sebelumnya, Advokat Publik, David Tobing mengaku telah mengajukan gugatan terhadap Raffi Ahmad pada Pengadilan Jati Depok dengan nomor registrasi online PN DPK-012021GV1 melalui kuasa hukumnya Richan Simanjuntak dan Winner Pasaribu.

Raffi diduga melanggar protokol kesehatan sebab menghadiri pesta dan terlihat tak mengenakan masker saat berfoto bersama sejumlah artis lainnya. Peristiwa tersebut terjadi usai Raffi menjalani vaksinasi pada Rabu 13 Januari 2021.

David menjelaskan, gugatan itu sesuai kapasitasnya sebagai seorang advokat yang wajib menegakkan hukum dan sebagai warga negara yang peduli akan penanggulangan COVID-19 dan mendukung program vaksinasi yang dikerjakan Pemerintah.

Selain menentang aturan, David juga menganggap kesibukan Raffi sudah melanggar norma sopan santun dan prinsip kehati-hatian yang meyakinkan bahwa Raffi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai tokoh publik dan influencer untuk mensosialisasilan program vaksinasi dan protokol kesehatan.

Di sisi lain David Tobing yang juga adalah Ketua Publik Konsumen Indonesia meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih influencer dan memberikan pengarahan serta tugas-tugas yang jelas kepada pihak-pihak yang ditunjuk untuk mensosialisasikan program vaksinasi dan protokol kesehatan.

“Untuk saat ini sebenarnya Raffi bisa mengundurkan diri sebagai influencer program vaksinasi atau Pemerintah memberhentikannya, ” ujar David.