Singapura Jatuhkan Hukuman Mati ke Warga Lewat Zoom

VIVA – Sebuah peristiwa unik berlaku di Singapura di tengah pandemi virus Corona COVID-19. Seorang adam di Singapura dijatuhi hukuman lebur melalui aplikasi video konferensi Zoom, karena transaksi narkoba yang dilakukannya.

Punithan Genasan, seorang warga negara Malaysia berusia 37 tahun mendapat hukuman mati karena perannya dalam transaksi heroin yang dilakukannya pada tahun 2011 silam.

“Demi keselamatan semua yang terlibat dalam persidangan maka persidangan kurun jaksa penuntut umum dan Punithan A/L Genasan dilakukan melalui konferensi video, ” kata juru kata Mahkamah Agung Singapura seperti dikutip The Guardian , Rabu 20 Mei 2020.

Peristiwa tersebut adalah persidangan kasus kriminal mula-mula di Singapura yang dilakukan dari jarak jauh.

Advokat Genasan, Peter Fernando mengatakan kliennya menerima putusan hakim melalui Zoom dan sedang mempertimbangkan banding. Dia menambahkan dirinya tidak keberatan secara penggunaan konferensi video karena tersebut hanya untuk menerima keputusan hakim dan dapat didengar dengan jelas serta tidak ada argumen hukum lainnya yang disampaikan.

Sementara itu, beberapa aktivis hak asasi manusia mengkritik keputusan penerapan Zoom dalam menentukan kasus-kasus tinggi.

Selama penguncian wilayah dilakukan di Singapura mulai awal April lalu, penuh sidang di pengadilan terpaksa ditunda dan dijadwalkan akan kembali dijalankan pada bulan Juni. Sementara kaum kasus yang dianggap penting pasti melaksanakan sidang dari jarak jauh.

Singapura diketahui memiliki kebijakan yang tidak menolerir siapa pun yang terlibat dalam kasus narkotika ilegal serta telah menyebabkan puluhan orang mendapat hukuman mati dalam beberapa dekade terakhir.

Hukuman mati yang masih diberlakukan Singapura mendapat kecaman dari para aktivis benar asasi manusia.

“Penggunaan hukuman mati di Singapura pada umumnya kejam dan tidak berperikemanusiaan, dan penggunaan teknologi jarak jauh sesuai Zoom untuk menghukum mati seseorang membuatnya semakin parah, ” prawacana Wakil Direktur divisi Human Rights Watch Asia Phil Robertson.

Laporan: Dion Yudhantama