Peristiwa Pemaksaan dan Pelarangan Jilbab Diduga Banyak Terjadi di Daerah

VIVA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi reaksi cepat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, perkara polemik aturan di SMK Daerah 2 Padang yang mewajibkan siswi non muslim memakai jilbab.

Namun, Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyayangkan Mendikbud hanya merespons kasus baru dengan kebetulan sedang viral. Nadiem dinilai tidak mengakui secara terbuka, ke publik bahwa fenomena intoleransi ini banyak dan sering terjadi di persekolahan di tanah air.

Menurut Iman, Nadiem seharusnya membongkar persoalan intoleransi di lingkungan sekolah. Persoalan intoleransi di sekolah atau di daerah umumnya, banyak mengandung problematika semacam ini dengan terstruktur.

“Kasus pemaksaan jilbab, kami menebak lebih banyak lagi terjadi dalam berbagai daerah di Indonesia, ” kata Iman, Minggu 24 Januari 2021.

Menangkap juga: Nadiem: Urusan SMKN 2 Padang Langgar Ukuran Pancasila

Dia mengucapkan kasus intoleransi di sekolah dengan dilakukan secara terstruktur bukanlah urusan baru. Dalam catatan mereka, sudah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019.

“Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali, ” kata tempat.

P2G menyatakan petunjuk daerah atau sekolah umum yang mewajibkan siswi non muslim mencantumkan jilbab dan aturan larangan siswi muslim memakai jilbab adalah sama-sama melanggar Pancasila, UUD, dan UNDANG-UNDANG. Kemudian juga menyalahi prinsip pemaafan dan prinsip bhinneka tunggal ika.

Menurut P2G, lupa satu faktor penyebab utamanya ialah Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451. 442/BINSOS-iii/2005 atau aturan yang sudah berjalan 15 tahun lebih.

Artinya, menurut P2G, ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di madrasah selama ini.

“Pemantauan Elsam tahun 2008 mencatat semacam intruksi Walikota Padang, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pakar baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah, ” kata Iman.

Sementara cara berpakaian keagamaan atau memilih tidak memakainya, dan tetap diberikan pelayanan pendidikan adalah hak dasar yang dijamin Konstitusi UUD 1945, UU Sistem Pelajaran Nasional, UU Hak Asasi Bani adam, UU Perlindungan Anak. Lebih detil lagi adalah Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Membuang.

“Ekspresi cara berpakaian semestinya tidak menjadi penghalang di dalam mendapatkan hak atas pendidikan seolah-olah diamanatkan Pasal 31 UUD 1945, ” tegas P2G.