Penting Gugatan RCTI-iNews Soal UU Penyiaran, Seret Youtube dan Netflix?

VIVA – Dua stasiun televisi RCTI dan iNews menggugat Undang-Undang Pancaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) terpaut Yotube dan Netflix. Kedua televisi yang bergabung di MNC Group ini khawatir bila setiap pancaran yang menggunakan Internet tak tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, maka hendak muncul konten yang bertentangan secara UUD 1945 dan Pancasila pada konten lewat layanan perusahaan over the top (OTT).

Baca: KPI Awasi Netflix serta YouTube Itu Salah, Tak Sebati UU Penyiaran

Di dalam permohonan judicial review yang dilihat VIVA di website MK, Jumat 28 Agustus 2020, permohonan uji bahan itu ditandatangani oleh Dirut iNews TV David Fernando Audy & Direktur RCTI Jarod Suwahjo. Dibanding dokumen ini kedua televisi swasta itu menggugat poin pada Pasal satu ayat 2 UU Penyiaran.

Pasal tersebut menjelaskan definisi penyiaran, yakni ‘kegiatan pemancarluasan siaran meniti sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk mampu diterima secara serentak dan bersaingan oleh masyarakat dengan perangkat penyambut siaran’.

Kongsi menilai, Pasal 1 ayat dua UU Penyiaran belum mencakup penyiaran menggunakan internet. Oleh karena itu, ada perbedaan asas, tujuan, kegiatan dan arah penyiaran antar pemangku penyiaran.

“Konsekuensinya mampu saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila & UUD 1945, tidak menjaga & meningkatkan moralitas dan nilai-nilai petunjuk serta jati diri bangsa, ” demikian bunyi alasan judicial review RCTI-iNews.

RCTI-iNews merupakan penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio yang bertekuk lutut kepada UU Penyiaran. Tapi, pada sisi lain, banyak siaran yang menyiarkan berbasis internet tidak bertekuk lutut pada UU Penyiaran. Akibatnya, konten siaran RCTI-iNews diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sedangkan konten siaran berbasis internet tidak ada penjagaan.

“Bahkan, yang tidak kalah berbahaya, bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadu-domba bujang bangsa. ”

Rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran a quo mendatangkan multi-interpretasi yang pada akhirnya mengemukakan kontroversi di tengah publik. Pada hal ini kedua televisi itu mencontohkan pernyataan Ketua KPI Gemilang Suprio yang akan mengawasi YouTube dan Netflix tapi langsung menuai reaksi dari masyarakat.

Maka dari itu, RCTI dan iNews menodong MK untuk merumuskan Pasal satu ayat 2 UU Penyiaran. Dengan mengusulkan definisi baru terkait pancaran, yakni ‘ Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, pada laut atau di antariksa secara menggunakan spektrum frekuensi radio melalaikan udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara berbarengan dan bersamaan oleh masyarakat secara perangkat penerima siaran; dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan suruhan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penyambut siaran”. (ren)