Kata pendahuluan Ahok soal Menteri yang Terperangkap Gara-gara Sembako

VIVA – Basuki Tjahaja Purnama menguatkan pentingnya teknologi dalam upaya mengesahkan bantuan atau subsidi yang dikasih pemerintah bisa lebih tepat bahan. Teknologi pun dapat mencegah terjadinya korupsi di tataran pembuat kebijaksanaan, seperti menteri.

Bekas gubernur DKI Jakarta yang natural dipanggil Ahok itu pun membaca, dengan teknologi, bukan hanya petunjuk penerima saja yang bisa diperoleh. Penggunaan bantuan tersebut pun mampu dipantau dengan baik.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Teguran Ekonomi Indonesia

“Semua transparan kalau kita gunakan teknologi. Saya harap tersebut tidak ada lagi tuh gara-gara sembako menteri ketangkep, ” perkataan Ahok dalam telekonferensi, dikutip Selasa 22 Desember 2020.

Penggunaan teknologi ditegaskan Ahok, sudah pernah diterapkannya pada saat menjabat sebagai gubernur DKI dan benar efektif. Kala itu Pemprov DKI menjual daging murah bagi asosiasi miskin.

Menurut Ahok, saat itu masyarakat miskin dengan ingin membeli daging murah mendapatkan kupon khusus. Alih-alih membeli daging, kupon itu diketahuinya malah dijual ke orang lain. Alhasil keturunan murah 200 ton ludes dalam satu hari.

“Tapi begitu saya pindah dengan teknologi. Saya gunakan bon bank dari setiap pelajar simpanan dan atm. Siapa yang beli (daging) saya top up dia beli Rp45 ribu cuma dapat 1 kg per anak. Tersebut ternyata 200 ton tidak berhenti per hari, ” tambah komisaris utama PT Pertamina tersebut.

Pengalaman itu, menurut Ahok, memberikan pelajaran bahwa penggunaan teknologi bisa memastikan bantuan atau subsidi yang diberikan pemerintah sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian tidak ada lagi celah untuk korupsi & bisa menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya.

‘Intinya apa, teknologi memberikan info data pada pembuat kebijakan, ” tegasnya.

Seperti diketahui, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjelma sorotan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dia diduga melakukan korupsi bantuan sosial untuk korban hasil krisis pandemi COVID-19 oleh KPK.

Juliari diduga ada penerimaan hadiah sebesar Rp17 miliar jadi fee dari vendor yang ditunjuk dalam pengadaan bansos untuk umum terdampak COVID-19.