Depok Belum Berlakukan Sanksi untuk Awak yang Tolak Divaksin COVID-19

VIVA – Pemerintah Tanah air Depok belum memiliki regulasi yang mengatur sanksi terhadap warganya yang menolak vaksinasi. Penyuntikan vaksin COVID-19 diketahui akan menggunakan vaksin Sinovac dari China.

Pada tahap awal, vaksin bakal didistribusikan untuk tenaga kesehatan atau nakes. Dengan gelombang pertama adalah 10 orang perwakilan Forum Koordinasi Arahan Daerah (Forkopimda), tokoh agama & tokoh komunitas.

“Di Kota Depok belum ada pemberlakuan denda. Karena nanti screening itu dikasih dengan 16 indikator. Kami coba mengedukasi warga, ” kata Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada kuli di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Kamis, 14 Januari 2021.

Membaca juga: Tol Jakarta-Cikampek II Berbayar 17 Januari 2021, Ini Rincian Tarifnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menuturkan, untuk pendistribusian vaksin dilakukan pada hari ini dan besok.

“Jadi untuk hari ini ada 32 faskes (fasilitas kesehatan) yang kami distribusikan, dan besok ada 28 faskes, jadi total ada 60 faskes, ” ujarnya.

Dengan demikian, sudah ada peruntukan vaksin yang akan disalurkan melalui faskes. “Untuk tahap mula-mula sasarannya nakes ada 11. 140 orang, itu yang akan dilakukan. ”

Secara mutlak ada 20 rumah sakit yang akan jadi sasaran vaksinasi. Sebab jumlah itu, 2 di antaranya rumah sakit milik negara (RSUD) Kota Depok dan RS Bhayangkara (Brimob). Ada pula 38 puskesmas yang akan menerima kiriman vaksin-vaksin tersebut.