Demokrat Beberkan Pasal-pasal Bermasalah dalam UNDANG-UNDANG Cipta Kerja

VIVA – Anggota DPR Fraksi Kelompok Demokrat Benny K Harman menilai Undang-Undang Cipta Kerja yang segar disahkan. Menurutnya, secara substansial, RUU Cipta Kerja lebih banyak membantu kepentingan pebisnis, sementara kelompok rentan seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM, tidak diperhatikan.

“Hanya memberikan legalisasi, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Bagaimana kita menyetujui RUU seperti ini, ” kata anggota Komisi III DPR RI itu, Selasa, 6 Oktober 2020.

Menurut Benny, ketika meresap kembali ke Panja setelah tak turut serta dalam pembahasan, Fraksi Demokrat juga meminta Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Sebab, setelah dianalisis dan mengikuti berbagai pandangan, termasuk dari kalangan pekerja melalui pimpinan-pimpinan federasi buruh, Demokrat melihat hak-hak pekerja tidak diperhatikan dalam RUU ini.

Menyuarakan: UU Cipta Kerja: Jatah Libur Buruh Cuma 1 Hari di Sepekan

Sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan juga dianggap problematis dan merugikan. “Yang paling nyata adalah ketentuan tentang pesangon, misalnya. Pesangon itu sesuai undang-undang eksisting adalah 32 kali gaji. Ini dipotong, pengusaha hanya tanggung berat 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggungan 9 kali. Itu pun mekanismenya asuransi. Bayangkan, duit dibanding mana pemerintah bayar itu, makin dalam situasi ekonomi sulit tersebut, ” kata Benny.

Dibawah ini sejumlah pasal yang dipermasalahkan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenagakerjaan:

– Pasal 59 yang mengatur tentang kontrak kerja. Dalam bagian ini, UU Membuat Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

– Pasal 59 bagian (4) menyebutkan, ketentuan lebih sendat mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, serta batas waktu perpanjangan perjanjian kegiatan waktu tertentu diatur dengan sistem pemerintah.

Padahal sebelumnya pada UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama perut tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan bagi pengusaha buat mempekerjakan pekerja dengan kontrak minus ada batas.

porakporanda Pasal 79 tentang pemotongan keadaan libur dua hari dalam kepala minggu sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan. Pada Bab 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan masa istirahat mingguan satu hari buat enam hari kerja dalam satu minggu.

– Urusan 79 juga diubah dan menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat lama dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

– Pasal 79 bagian (3) hanya mengatur pemberian terlanjur tahunan paling sedikit 12 keadaan kerja setelah pekerja/buruh bekerja semasa 12 bulan secara terus-menerus.

– Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja beriringan.

– Kemudian, Urusan 79 ayat (5) menyebutkan, kongsi tertentu dapat memberikan istirahat lama yang diatur dalam perjanjian kegiatan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

– Perkara 88 yang mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

porakporanda Pasal 88 Ayat (3) menuturkan tujuh poin kebijakan pengupahan. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan ada 11 poin kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah.

Tujuh kebijakan pengupahan RUU Ciptaker, yakni risiko minimum; struktur dan skala imbalan; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melangsungkan pekerjaan karena alasan tertentu; wujud dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perkiraan atau pembayaran hak dan kegiatan lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan meniti UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah buat pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) membuktikan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kecendekiaan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. (ase)